deliksumut.com | Samosir — Seruan keterbukaan informasi publik yang disampaikan Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, pada momentum Hari Pers ke-80 kini diuji oleh fakta di lapangan. Sebuah ambulans milik RSUD Hadrianus Sinaga ditemukan terbengkalai di semak belukar sejak (31/03/2026), dalam kondisi rusak parah tanpa kejelasan penanganan maupun keterangan resmi dari pihak rumah sakit.
Hingga Jumat, 3 April 2026 pukul 13.49 WIB, berdasarkan pantauan di lokasi, kendaraan tersebut masih dibiarkan teronggok di tengah semak belukar, memperkuat dugaan adanya pembiaran yang berlangsung dalam kurun waktu lama.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola aset daerah di lingkungan RSUD Hadrianus Sinaga. Sebagai fasilitas vital dalam pelayanan kesehatan, ambulans seharusnya berada dalam kondisi siap pakai, bukan justru terbengkalai tanpa kepastian status maupun penanganan.
Ironisnya, hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen RSUD belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi kepada Direktur RSUD, dr. Iwan Hartono Sihaloho, telah dilakukan berulang oleh awak media, baik sebelum maupun sesudah pemberitaan awal. Namun, klarifikasi substantif belum juga diberikan.
Alih-alih menjawab substansi, Direktur RSUD justru merespons dengan mempertanyakan proses pemberitaan.
“Bukannya dikonfirmasi dulu baru diberitakan?” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (3/04/2026).
Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta bahwa upaya konfirmasi telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan jurnalistik.
Minimnya respons dari pihak manajemen semakin memperkuat dugaan adanya persoalan yang lebih mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan hingga potensi pembiaran sistemik terhadap aset yang bersumber dari anggaran publik.
Sejumlah pertanyaan krusial pun hingga kini belum terjawab: sejak kapan ambulans tersebut tidak lagi difungsikan, apa alasan teknis maupun administratif yang mendasari, berapa nilai pengadaan serta sumber anggarannya, dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Selain itu, publik juga mempertanyakan apakah terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap aset kendaraan dinas di lingkungan RSUD Hadrianus Sinaga, atau justru terjadi kelalaian yang berlangsung tanpa koreksi dalam jangka waktu panjang.
Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ambulans yang diduga mangkrak bertahun-tahun ini tidak hanya menjadi persoalan teknis semata, tetapi berpotensi mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset publik di sektor pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, pesan keterbukaan yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Samosir kini berhadapan langsung dengan realita di lapangan.
memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen transparansi benar-benar dijalankan di tingkat institusi pelayanan publik.(Sam86)
