SAMOSIR | deliksumut.com – Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho, membentangkan spanduk di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Samosir, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Jumat (13/11/2026).
Aksi itu dilakukan untuk mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir segera memperjelas status hukum Golfried Harianja dalam kasus dugaan penyimpangan tender dua proyek jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.
Hotdon menilai, penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksana proyek. Peran Golfried ketika menjabat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir juga harus diusut secara menyeluruh.
Menurut Hotdon, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait proses pelelangan proyek rekonstruksi Jalan Hutaginjang dan peningkatan Jalan Sihapilis–Tanjungan yang total anggarannya mencapai sekitar Rp18,46 miliar.
Salah satu yang harus dijelaskan adalah persyaratan tender yang mewajibkan kontraktor menginstal Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher berkapasitas 60 ton per jam di lokasi proyek.
Persyaratan tersebut dinilai perlu diuji, terutama menyangkut dasar penyusunannya, relevansinya terhadap kebutuhan pekerjaan, serta bagaimana proses verifikasi dilakukan oleh panitia pengadaan.
“Jangan hanya pelaksana proyek yang diperiksa. Siapa yang menyusun persyaratan tender, bagaimana persyaratan itu ditetapkan, dan bagaimana proses evaluasinya harus dibuka secara terang. Golfried saat itu menjabat Kepala UKPBJ dan perannya harus didalami penyidik,” ujar Hotdon.
Ia juga menyoroti informasi yang sebelumnya disampaikan aktivis antikorupsi Marko Sihotang bahwa hingga pekerjaan kedua proyek selesai, AMP dan stone crusher berkapasitas 60 ton per jam sebagaimana dipersyaratkan dalam tender diduga tidak pernah tersedia di lokasi pekerjaan.
Bagi Hotdon, persoalan tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus dijawab melalui penyidikan. Apabila keberadaan peralatan itu menjadi persyaratan wajib, penyidik perlu memastikan bagaimana pemenuhan dan verifikasinya dilakukan.
“Kalau memang diwajibkan dalam dokumen tender, bagaimana pembuktiannya? Apakah benar-benar diverifikasi atau hanya menjadi persyaratan di atas kertas? Ini harus dijawab oleh penyidik,” tegasnya.
*Soroti Sikap Golfried terhadap Wartawan di Simanindo*
Selain persoalan tender, Hotdon juga menyoroti sikap Golfried terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di lokasi proyek di Desa Simanindo.
Ia menyayangkan sikap yang dinilainya arogan ketika sejumlah wartawan melakukan peliputan dan meminta penjelasan terkait proyek yang sedang dikerjakan.
Menurut Hotdon, peristiwa tersebut tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers sebagai kontrol sosial, terutama ketika wartawan sedang mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
“Seorang pejabat publik seharusnya memberikan penjelasan ketika wartawan bertanya. Bukan justru menunjukkan sikap arogan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.
Ia menegaskan, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena itu, Hotdon meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Samosir menghormati kerja jurnalistik dan tidak menjadikan kritik maupun pemberitaan sebagai alasan untuk bersikap konfrontatif terhadap wartawan.
Menurutnya, sikap terbuka pejabat sangat dibutuhkan agar persoalan penggunaan anggaran publik dapat diawasi secara bersama-sama.
*Kejari Sudah Periksa Golfried*
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Juna Karokaro, membenarkan bahwa Golfried Harianja telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim penyidik.
Pemeriksaan dilakukan karena Golfried menjabat Kepala UKPBJ ketika proses pengadaan kedua proyek tersebut berlangsung.
Kejari Samosir juga telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Penyidik berkoordinasi dengan tim ahli untuk memeriksa kondisi fisik pekerjaan sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Kedua proyek tersebut terdiri dari rekonstruksi Jalan Hutaginjang senilai sekitar Rp8,77 miliar dan peningkatan Jalan Sihapilis–Tanjungan sekitar Rp9,69 miliar.
Total anggaran mencapai Rp18,46 miliar dari DAK Tahun Anggaran 2022. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
“Kami masih terus mendalami dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Perkembangannya akan kami sampaikan sesuai tahapan penanganan perkara,” kata Juna baru-baru ini.
Hotdon berharap penyidik Kejari Samosir mengusut seluruh mata rantai pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen tender, penetapan persyaratan, evaluasi penawaran hingga penentuan pemenang.
Ia meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini tidak mendapatkan kejelasan. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya.
Selanjutnya dijelaskan Hotdon, Senin ini akan menyampaikan aspirasi ke Kejari Samosir agar kasus dugaan korupsi Golfried Harianja yang sudah di tingkat penyidikan segera diproses.
(Samsir Sitanggang)
