Samosir | deliksumut.com – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh yang dibawa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat berkunjung ke Kabupaten Samosir pada Maret 2026 lalu, hingga kini belum menunjukkan realisasi di lapangan.
Perkampungan Lumban Sinaga, Dusun III, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, yang menjadi salah satu lokasi yang ditinjau langsung oleh Menteri PKP, masih terlihat seperti sebelumnya. Berdasarkan amatan deliksumut.com pada Jumat (10/7/2026), belum tampak adanya aktivitas pembangunan fisik, pemasangan papan proyek maupun sosialisasi lanjutan kepada masyarakat.
Padahal, saat kunjungan tersebut, masyarakat menerima kabar bahwa Kabupaten Samosir memperoleh alokasi program BSPS sebanyak 556 unit rumah pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare yang mencakup kawasan Desa Tomok dan Desa Tomok Parsaoran.
Sebanyak 56 unit dari total BSPS tersebut bahkan direncanakan untuk renovasi rumah adat Batak sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus peningkatan kualitas permukiman di kawasan wisata.
Namun hingga pertengahan Juli 2026, program yang sebelumnya direncanakan mulai dikerjakan pada pertengahan Mei 2026 itu belum juga tampak direalisasikan.
Seorang warga Huta Lumban Sinaga yang enggan disebutkan namanya mengaku masyarakat belum mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan program tersebut.
“Tanyakan saja sama pejabat, Pak. Kami juga tidak tahu kapan mulai dibangun. Sampai sekarang belum ada informasi lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Kondisi tersebut mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian terkait tahapan pelaksanaan program agar tidak menimbulkan harapan yang berkepanjangan.
“Saat menteri datang, kami sangat senang karena berharap kampung ini segera dibenahi. Tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan harapan tanpa kejelasan realisasi,” ujar warga lainnya.
Masyarakat juga mengkritik lambannya tindak lanjut pasca kunjungan Menteri PKP. Menurut mereka, apabila masih terdapat kendala administrasi maupun teknis, pemerintah seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami tidak menuntut harus langsung selesai, tetapi setidaknya ada penjelasan. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya dan akhirnya menilai program ini hanya sebatas seremoni kunjungan pejabat,” ungkap seorang masyarakat setempat.
Keterlambatan realisasi program ini juga dinilai dapat berdampak terhadap upaya penataan kawasan wisata Tomok yang merupakan salah satu destinasi utama di Kabupaten Samosir. Perbaikan rumah warga dan penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mempercantik wajah kawasan pariwisata Danau Toba.
Saat melakukan kunjungan pada Maret 2026 lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar bekerja maksimal mengawal program tersebut hingga terealisasi.
Hingga berita ini ditayangkan, deliksumut.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Samosir terkait perkembangan, tahapan administrasi, kendala yang dihadapi, serta kepastian jadwal pelaksanaan program BSPS dan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo.(Sam86)
