deliksumut.com | Samosir – Gemerlap ajang internasional Trail of The Kings (TOTK) by UTMB 2026 di Samosir telah berakhir. Ribuan pelari menuntaskan lomba, para juara telah naik podium, dan klaim kesuksesan penyelenggaraan terus digaungkan melalui berbagai saluran resmi.
Namun ketika euforia selesai dan panggung perlombaan ditinggalkan, muncul pertanyaan yang justru belum mendapatkan jawaban.
Hingga Selasa (16/6/2026), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetty Naibaho, belum memberikan tanggapan atas serangkaian pertanyaan yang diajukan deliksumut.com terkait sejumlah persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan event bertaraf internasional tersebut.
Padahal pertanyaan yang diajukan menyangkut aspek-aspek mendasar dalam penyelenggaraan sebuah event internasional. Mulai dari keberadaan anjing yang berkeliaran di lintasan lomba, keluhan sejumlah Marshall mengenai honor dan hak mereka sebagai petugas lapangan, efektivitas sterilisasi jalur, sistem pengamanan peserta, hingga evaluasi penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh.
Sejak 14 Juni 2026, permintaan konfirmasi telah disampaikan secara resmi melalui pesan WhatsApp. Sedikitnya enam pertanyaan diajukan secara langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Namun yang muncul bukan jawaban, melainkan tanda tanya baru.
Sebelumnya, setiap tautan berita yang dikirimkan wartawan masih menunjukkan tanda centang dua. Namun setelah serangkaian pertanyaan kritis terkait penyelenggaraan TOTK dikirimkan, pesan-pesan berikutnya hanya menunjukkan satu tanda centang.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa nomor wartawan telah diblokir.
Meski dugaan itu belum dapat dipastikan, fakta bahwa berbagai pertanyaan yang menyangkut kepentingan publik tidak memperoleh jawaban hingga berita ini diterbitkan menjadi persoalan serius dalam konteks keterbukaan informasi.
Sebab yang dipertanyakan bukan urusan pribadi seorang pejabat. Yang dipertanyakan adalah pelaksanaan kegiatan publik yang membawa nama Samosir, melibatkan dukungan pemerintah, menggunakan sumber daya yang tidak sedikit, dan dipromosikan sebagai event internasional yang menjadi etalase pariwisata daerah di mata dunia.
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan data dan penjelasan, bukan dengan keheningan.
Jika informasi yang beredar dianggap tidak tepat, bantahlah dengan fakta.
Jika terdapat kekurangan, jelaskan langkah evaluasi dan perbaikannya.
Namun ketika pertanyaan media tidak dijawab, ruang publik justru dipenuhi spekulasi yang seharusnya bisa dicegah melalui komunikasi yang terbuka.
Publik pun berhak bertanya:
Apakah keberadaan anjing di lintasan dianggap bukan persoalan dalam event internasional?
Apakah keluhan Marshall terkait honor dan hak-hak mereka memang benar terjadi?
Apakah sistem sterilisasi dan pengamanan jalur telah berjalan sesuai standar yang dijanjikan?
Apakah seluruh petugas lapangan telah memperoleh haknya secara layak dan tepat waktu?
Dan mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak kunjung dijawab?
Pertanyaan-pertanyaan itu lahir bukan karena media ingin mencari kesalahan. Pertanyaan itu muncul karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah kegiatan yang mengatasnamakan destinasi wisata unggulan nasional dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Ironisnya, setelah sejumlah pemberitaan yang mengangkat temuan dan kritik terhadap pelaksanaan TOTK by UTMB 2026 dipublikasikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir justru menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka “tidak berteman lagi” karena pemberitaan tersebut dinilai merusak citra pariwisata Samosir.
Pernyataan itu memunculkan kekhawatiran tersendiri.
Apakah kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan temuan lapangan kini dianggap sebagai ancaman bagi pariwisata?
Apakah fungsi kontrol sosial pers dipandang sebagai musuh promosi daerah?
Padahal dalam prinsip demokrasi dan pemerintahan yang terbuka, kritik merupakan instrumen evaluasi. Kritik tidak hadir untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki. Justru daerah yang kuat adalah daerah yang berani menerima kritik, bukan daerah yang alergi terhadap kritik.
Pariwisata tidak dibangun dengan menutupi persoalan.
Pariwisata dibangun melalui keberanian mengakui kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang.
Menjaga citra dengan cara menghindari kritik mungkin efektif dalam jangka pendek. Namun menjaga reputasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kesediaan menerima masukan dalam jangka panjang.
Sorotan juga mengarah pada minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengamanan hewan peliharaan selama event berlangsung.
Sejumlah warga mengaku hanya mengetahui adanya imbauan melalui surat edaran fotokopi yang kemudian beredar di media sosial maupun grup percakapan.
Padahal kegiatan tersebut dipromosikan sebagai event internasional yang melibatkan banyak pihak dan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Kalau memang event internasional, seharusnya sosialisasinya juga maksimal. Jangan hanya mengandalkan surat edaran yang beredar dari satu grup ke grup lain,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kritik tersebut menjadi relevan mengingat keberadaan anjing di lintasan sempat menjadi perhatian selama perlombaan berlangsung.
EO Juga Bungkam
Tidak hanya pemerintah daerah yang dimintai klarifikasi.
Deliksumut.com juga telah mengirimkan sejumlah pertanyaan kepada pihak Event Organizer (EO) melalui Ebet selaku kontak pelaksana kegiatan.
Pertanyaan tersebut mencakup keluhan Marshall terkait konsumsi dan honor, keberadaan anjing di lintasan, sterilisasi area finis, mitigasi risiko keselamatan peserta, mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi insiden, hingga penggunaan anggaran penyelenggaraan.
Namun hingga Selasa (16/6/2026), seluruh pertanyaan tersebut juga belum memperoleh jawaban meskipun pesan yang dikirimkan telah menunjukkan status dibaca.
Diamnya dua pihak yang paling mengetahui jalannya penyelenggaraan kegiatan justru memperbesar ruang pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebab transparansi tidak diuji ketika semua berjalan baik-baik saja.
Transparansi diuji ketika muncul kritik dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
Honor Marshall Akan Dibayarkan
Di tengah berbagai polemik yang berkembang, beberapa Marshall yang sebelumnya mengaku belum menerima kepastian pembayaran honor menyampaikan kepada deliksumut.com bahwa mereka memperoleh informasi honor akan dibayarkan pada Selasa (16/6/2026).
Meski demikian, informasi tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar mengenai mekanisme perekrutan, pola komunikasi, kepastian hak-hak petugas lapangan, serta standar perlindungan bagi mereka selama kegiatan berlangsung.
Garis Finis yang Belum Dicapai
TOTK by UTMB 2026 mungkin berhasil mendatangkan ribuan peserta dan memperkenalkan keindahan Samosir ke panggung dunia.
Namun ukuran keberhasilan sebuah event internasional tidak berhenti pada jumlah peserta, ramainya publikasi, atau meriahnya seremoni penutupan.
Keberhasilan juga diukur dari keberanian penyelenggara menerima kritik, keterbukaan menjawab pertanyaan publik, penghormatan terhadap petugas lapangan, jaminan keselamatan peserta, serta komitmen menjalankan prinsip akuntabilitas.
Sebab ketika kritik dibalas dengan keheningan, pertanyaan publik tidak dijawab, dan komunikasi dengan media diduga terputus, maka yang dipertanyakan bukan lagi sekadar persoalan teknis penyelenggaraan lomba.
Yang dipertanyakan adalah komitmen terhadap transparansi itu sendiri.
TOTK 2026 memang telah mencapai garis finis.
Namun pertanyaan publik tentang akuntabilitas, keterbukaan informasi, profesionalisme penyelenggaraan, serta penghormatan terhadap fungsi pers hingga hari ini masih terus berlari tanpa jawaban.
(Samsir Sitanggang)
