Labuhanbatu | deliksumut.com
Korupsi di Indonesia merupakan masalah kompleks dengan sejarah panjang dan dampak yang luas. Kasus demi kasus terus bermunculan yang melibatkan berbagai sektor dan merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.
Macam ragam, dari bentuk suap, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, mark-up maupun korupsi proyek.
Lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dan kurangnya pengawasan inilah penyebab maraknya korupsi yang ada di Indonesia.
Bicara korupsi, Lembaga Pengawas Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Bilah Hilir, Labuhanbatu mengaku akan terus investigasi dugaan korupsi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 1 khususnya di wilayah Labuhanbatu.
Dikatakan Humasy LPAKN, JB Muhammad Syah Sinaga, mengatakan, sejak terbentuknya PTPN IV Regional 1 sampai saat dugaan kasus korupsi belum sekalipun terjamah hukum. Mulai dari asisten, askep, manager maupun jajaran staf maupun direksi semua aman tanpa tersentuh hukum. “Meskipun diduga sudah melakukan tindak korupsi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Bahkan, teranyar dugaan korupsi ratusan hektar kebun karet di wilayah PTPN IV Regional 1 yang diduga tidak disertai kelengkapan dokumen resmi.
Dikatakan JB Muhammad Syah Sinaga, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola aset negara, PTPN IV Regional 1 memiliki tanggungjawab hukum dan moral untuk memastikan seluruh kegiatan usaha patuh pada peraturan yang berlaku serta tidak merugikan negara. ” Bukan sebaliknya, dengan jabatan yang ada lantas sewenang-wenang melakukan korupsi,” pungkasnya.
Tranparansi dan akuntabilitas ke publik, tegasnya, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset perkebunan negara. “Untuk itu LPKAN, sekali lagi terus melakukan investigasi dugaan korupsi di PTPN IV Regional 1,” Humasy LPKAN mengakhiri. (JB)
