Simalungun | DelikSumut – Penyampaian dan pembahasan Ranperda APBD tahun 2027 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun ke DPRD sudah sesuai dengan jadwal dan tahapan.
Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih melalui Sekretaris Daerah, Mixnon Andreas Simamora didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Simson Tambunan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026) di Pamatang Raya, Sumut, terkait akan dilakukannya kembali rapat Badan Musyawarah oleh pihak DPRD terkait pembahasan RAPBD 2027.
Sekda menjelaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2027 yang telah ditandatangani dan disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD pada tanggal 27 Agustus 2026 dengan RAPBD 2027 sekitar Rp 2,4 Triliun dengan asumsi besaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) sesuai dengan APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,9 Triliun lebih.
Selanjutnya Sekda menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 pada tanggal 4 September 2026 berdasarkan asumsi dan nilai-nilai yang ada dalam KUA PPAS 2027 yang telah disepakati.
“Mengapa disampaikan tanggal 4 September, karena berdasarkan ketentuannya harus disampaikan paling lama minggu kedua bulan September. Atau dengan kata lain 60 (enam puluh) hari kerja dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat sebelum 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan hal ini sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2026,” ujarnya Sekda.
Artinya sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2027 atau satu bulan sebelumnya harus sudah selesai pembahasan dan persetujuan bersama diperkirakan paling lama 30 November.
Berkaitan dengan TKD melalui Surat dari Kementerian Keuangan pada tanggal 29 September, Sekda mengatakan bahwa Pemkab Simalungun baru mendapatkan Jumlah Besaran TKD sebesar Rp1,8 triliun, berkurang Rp 88,4 miliar lebih dari TKD tahun 2026 sebesar Rp 1,9 triliun, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2027.
Dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tanggal 10 November saat Paripurna, pagu Anggaran masih menggunakan Ranperda APBD 2027 sebelum penyesuaian TKD serta menyampaikan agar diadakan penyesuaian berhubung adanya dana TKD yang berkurang 88,4 miliar lebih.
“Disinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan bupati menanggapi adanya pengurangan TKD yang diterima oleh Pemkab Simalungun untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah di bahas tentang penyesuaian dimaksud,” jelasnya
Menjadi pertanyaan, kenapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian terkait adanya pengurangan TKD?. Karena sudah ada kesepakatan di awal. Karena kesepakatan dirubah dengan kesepakatan. Itu yang kami sampaikan jadi tidak ada yang tidak tepat. Tapi mungkin waktu sudah mendesak juga berpacu lah untuk menyelesaikan pembahasan, tegas Sekda.
Sementara itu Kepala BPKPD, Simson Tambunan, bahwa penyampaian KUA PPAS dan Ranperda APBD 2027 sudah sesuai dengan jadwal tahapan. “Kita berharap dalam pembahasan R APBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapakan,” ujarnya. (PN)
