Simalungun | DelikSumut – Tokoh Muda Simalungun, Ahmad Fauzi, mendesak Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun yang membidangi kesehatan untuk segera mengagendakan dan mengawal anggaran BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dalam APBD Kabupaten Simalungun.
Desakan ini disampaikan menyusul masih banyaknya warga tidak mampu di Simalungun, khususnya di wilayah Sinaksak dan sekitarnya, yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan gratis dan terpaksa menanggung biaya rumah sakit yang sangat besar, bahkan ada yang meninggal dunia di rumah sakit karena tidak sanggup membayar biaya perawatan.
“Saya meminta dengan tegas, Komisi IV DPRD Simalungun harus mengagendakan anggaran untuk BPJS PBI. Ini bukan soal politik, ini soal nyawa rakyat. Jangan biarkan rakyat menderita hanya karena mereka miskin,” tegas Ahmad Fauzi, Senin (17/11/2026).
Menurut Ahmad Fauzi, program Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS PBI seharusnya menjadi jaminan bahwa seluruh rakyat Simalungun, tanpa terkecuali, bisa berobat gratis. Namun faktanya di lapangan, masih banyak warga yang BPJS-nya tidak aktif, belum terdaftar, atau ditolak saat dalam kondisi gawat darurat.
“Ketika rakyat sakit dan masuk rumah sakit, yang ditanya pertama kali bukan lagi ‘sakit apa?’, tapi ‘ada BPJS atau tidak? Ada uang atau tidak?’ Kalau tidak ada, dibiarkan. Ini yang membuat rakyat kita meninggal di rumah sakit karena tidak sanggup bayar. Ini tidak boleh terus terjadi di Simalungun,” ujarnya.
Ahmad Fauzi meminta 3 hal konkret kepada Komisi IV DPRD Simalungun,
1.Agendakan Anggaran BPJS PBI Secara Penuh di APBD 2027
Pastikan kuota PBI mencukupi untuk seluruh warga miskin dan rentan miskin di Simalungun. Jangan ada lagi alasan anggaran habis, kuota habis, atau data belum masuk.
2.Permudah Aktivasi UHC 1 x 24 Jam
Proses aktivasi UHC untuk pasien yang sudah masuk rumah sakit harus dipermudah dan dipercepat. Jangan dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit. Satu nyawa tidak bisa menunggu administrasi.
3.Awasi Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Miskin
Komisi IV harus turun langsung dan memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat hanya karena tidak ada biaya. Sesuai UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, rumah sakit dilarang menolak pasien gawat darurat.
“Anggaran untuk kesehatan rakyat itu bukan beban, itu kewajiban negara. Kalau anggaran untuk jalan dan gedung bisa ada, kenapa anggaran untuk nyawa rakyat tidak ada? Saya minta Komisi IV bekerja untuk rakyat, bukan hanya rapat-rapat saja,” tambah Ahmad Fauzi.
Ahmad Fauzi juga mengajak seluruh pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi di Simalungun untuk bersama-sama mengawal anggaran BPJS PBI ini, agar tidak ada lagi warga Simalungun yang meninggal dunia hanya karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit.
“Rakyat Simalungun berhak sehat. Rakyat miskin berhak hidup. Jangan biarkan rakyat menderita,” tutupnya. (PN)












