deliksumut.com | Samosir — Polemik ambulans terbengkalai milik RSUD Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir kian meluas. Tidak hanya menjadi sorotan publik terkait pengelolaan aset, kini persoalan tersebut juga memicu pertanyaan serius soal penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.
Seorang warga Kecamatan Pangururan angkat bicara, menyoroti kejanggalan kondisi ambulans yang dibiarkan teronggok di semak belukar tanpa kejelasan penanganan.
“Masa barang negara dibiarkan begitu saja. Kan ada anggaran pemeliharaan kendaraan. Kalau tidak, ya dilelangkan saja. Jangan didiamkan begitu,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, keberadaan anggaran perawatan seharusnya menjadi jaminan bahwa aset kendaraan, terlebih yang menyangkut pelayanan kesehatan, tetap dalam kondisi layak pakai.
Ia juga menilai, sebagai rumah sakit yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU), RSUD Hadrianus Sinaga seharusnya menunjukkan tata kelola yang lebih profesional dan transparan, termasuk dalam pengelolaan aset.
“Semestinya mereka sudah harus lebih rapi. Karena sudah menjadi BLU, makanya pimpinannya disebut direktur,” tambahnya.
Sorotan tak berhenti pada aspek anggaran. Warga tersebut juga mengingatkan agar manajemen rumah sakit tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, melainkan harus seimbang dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Direktur rumah sakit itu harus lebih berorientasi pelayanan kenyamanan orang berobat, bukan kepada proyek bangunan gedung. Itu boleh, tapi harus diimbangi. Jangan gedung bertambah, tapi pelayanan tidak meningkat,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar persoalan ini terus dikawal demi perbaikan tata kelola di Kabupaten Samosir.
“Dikejar teruslah, supaya lebih baik lagi Samosir kita ini. Demi Samosir yang lebih baik dan lebih bermartabat,” tutupnya.
Hingga saat ini, pihak RSUD Hadrianus Sinaga belum memberikan penjelasan resmi terkait status ambulans tersebut, termasuk sumber anggaran pemeliharaan, nilai aset, maupun langkah penanganan yang akan diambil.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan publik agar ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, khususnya yang bersumber dari anggaran publik dan menyangkut pelayanan dasar masyarakat. (Sam86)
