Samosir | deliksumut.com – Menanggapi belum terealisasinya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh yang dibawa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, , Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Samosir, Golfried Harianja, menyebut program tersebut hingga saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Hal itu disampaikan Golfried saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/07/2026), terkait belum adanya realisasi pembangunan di sejumlah lokasi yang sebelumnya dikunjungi Menteri PKP pada Maret 2026 lalu.
“Karena anggarannya dari pusat masih tahap verifikasi. Artinya, saat ini masih proses verifikasi berkas, termasuk data-data yang kita kirimkan,” kata Golfried.
Menurutnya, proses verifikasi tersebut berkaitan dengan integrasi data penerima manfaat, terutama yang mengacu pada data tingkat kemiskinan masyarakat.
“Data itu kita kirim dan terintegrasi dengan data tingkat kemiskinan. Ada beberapa kategori, mulai Desil 1 dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang berada di luar desil yang ditetapkan, maka tidak bisa mendapatkan bantuan. Karena itu verifikasi tetap berjalan. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan, jangan sampai ada masyarakat yang layak tetapi justru tidak mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kepastian pelaksanaan program apakah dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, Golfried mengaku belum dapat memastikan kapan program tersebut akan mulai dikerjakan.
“Saya tidak bisa memastikan, karena anggarannya berasal dari pusat, dari Kementerian PKP. Jadi saya tidak bisa memastikan kapan dimulai,” ujarnya.
Terkait harapan masyarakat yang menantikan realisasi program tersebut, Golfried meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu saja, saat ini masih tahap verifikasi. Nanti jika ada informasi berikutnya akan disampaikan,” katanya.
Sebelumnya, deliksumut.com memberitakan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, belum terlihat adanya aktivitas pembangunan fisik maupun sosialisasi lanjutan terkait program BSPS di kawasan Huta Lumban Sinaga, Dusun III, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, yang menjadi salah satu lokasi kunjungan Menteri PKP.
Padahal, saat kunjungan tersebut, Kabupaten Samosir disebut memperoleh alokasi sebanyak 556 unit BSPS pada Tahun Anggaran 2026, termasuk 56 unit yang direncanakan untuk renovasi rumah adat Batak, serta program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare di Desa Tomok dan Desa Tomok Parsaoran.
Dengan adanya penjelasan dari Dinas Perkim, belum terealisasinya program tersebut dipastikan bukan karena penundaan, melainkan masih menunggu selesainya proses verifikasi data penerima dan kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
Namun demikian, masyarakat masih berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai perkembangan program agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah warga yang telah lama menantikan realisasi bantuan tersebut. (Sam86)
