DELIKSUMUT.COM|LABUHANBATU – Sejumlah pengamanan dan persiapan telah dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, adapun pengecekan dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari rencana pendaratan helikopter di lapangan Hijau Kompi.
Kemudian di Pasar Gelugur, Gudang Bulog di Jalan SM Raja dan Ki Hajar Dewantara.
Dengan kedatangan Presiden RI ke Kabupaten Labuhanbatu, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Labuhanbatu bung Hamdani Hasibuan, menyampaikan aspirasinya dengan beberapa persoalan dilabuhanbatu.
Hamdani mengatakan selamat datang kepada bapak Presiden RI ke Kabupaten Labuhanbatu yang kepala daerahnya atau bupatinya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) kedua kalinya dan kemungkinan akan hatrick atau 3 kali yang artinya budidaya mental korupsi masih ada dilabuhanbatu.
Aspirasi dan persoalan dilabuhanbatu yang disampaikan pertama adalah meminta Presiden RI memanfaatkan kesempatan kunjungan ini untuk melihat proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Panai Hulu, dan memperhatikan di kecamatan Panai Hilir yang masih butuh perhatian khusus dari berbagai jalan – jalan desa, kabupaten, provinsi dan nasional yang masih rusak parah sampai – sampai masih ada seperti kubangan lumpur, kiranya sebagai satu tarik nafas untuk menjalan program nasional dengan semangat pembangunan nasional dalam penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI apalagi berbatasan langsung dengan Malaysia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kedua yakni dalam bidang pangan dan pertanian padi, Labuhanbatu hingga saat ini memiliki puluhan Hektar lahan pertanian sawah di pesisir Labuhanbatu yang meliputi kecamatan Panai hulu, Panai hilir dan sampai saat ini secara keseluruhan belum mampu melakukan balek Damen (panen 2 kali dalam setahun), serta tanah yang berstatus kawasan hutan yang hingga saat ini lebih banyak dikuasai pengusaha perkebunan sawit dari pada masyarakat yang membutuhkan, kiranya juga ada regulasi yang fokus menjaga ketahanan pangan pertanian padi dan ini juga harus ditata kembali oleh Pemkab Labuhanbatu melalui regulasi yang ada dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat sehingga yang sangat pentingnya dan berpengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat bergantung pada infrastrukturnya.
Ketiga persoalan di sektor nelayan dalam melakukan kajian persoalan nelayan pertama alat tangkap ikan yang dilarang undang-undang masih bebas beroperasi di labuhanbatu, dan bukan hanya terfokus kepada pemberian bantuan alat tangkap saja, juga adanya persoalan hulu bagi nelayan yakni tidak adanya POM BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) didaerah pesisir Labuhanbatu ini juga menyulitkan nelayan untuk melakukan pekerjaan dan penangkapan ikan dalam menjalankan perahunya sampai dengan aktivitas masyarakat yang berada di Pesisir Labuhanbatu.
Keempat bidang pendidikan Terlebih, Labuhanbatu sudah seharusnya menjadi pusat pendidikan bagi kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Selatan, Labuhanbatu Utara hingga provinsi tetangga yakni Riau dengan kabupaten Rokan Hilir dan Hulu, di mana banyak perguruan tinggi yang seharusnya dapat memperhatikan kesadaran atau sikap pendidikan sebagai kebutuhan masyarakat, wawasan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, serta menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dengan berbagai program studi yang dimiliki diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu melalui teknologi tepat guna serta berbagai bantuan beasiswa bagi mahasiswa prestasi dan tidak mampu.
Kelima bidang kesehatan bagi masyarakat yang masih butuh perhatian khusus untuk masyarakat dimana Labuhanbatu memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat yang pernah berhasil meraih Akreditasi Paripurna atau setara Bintang Lima dari Komite Akreditasi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2018, kiranya persoalan fasilitas dan kemampuan medis seharusnya terus meningkat dengan melebarkan jaringan fasilitas kesehatan di perdesaan dan pelatihan tenaga medis dan paramedis khususnya di Dinas Kesehatan Labuhanbatu masih banyaknya terdapat ketidaksetaraan dalam akses ke perawatan kesehatan, terutama antara daerah perdesaan dan perkotaan serta transportasi yang cukup payah diakses sehingga perlunya media diperairan Labuhanbatu.
Dikatakan Hamdani, aspirasi dan tuntutan yang paling penting adalah GMNI Labuhanbatu meminta Presiden Jokowi bersama para menterinya untuk melakukan berbagai upaya mencegah kemiskinan dan membangkitkan pertanian, nelayan yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat bergantung pada pembangunan sarana infrastruktur khususnya dilabuhanbatu.
Sehingga melindungi kedaulatan wilayah darat dan laut dengan episentrum wilayah laut yang bersinggungan langsung dengan perbatasan Malaysia atau selat malaka, kita tau bahwa ini adalah masalah internasional, krisis pangan dan energi, namun sebagai masyarakat kami meminta Presiden untuk tidak putus asa dan membiarkan keadaan ini terjadi.
Kami meminta Presiden beserta kabinet melakukan segala cara untuk melindungi masyarakatnya dari krisis pangan tersebut,” tandasnya.
Penulis : Red