SAMOSIR | deliksumut.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas ditegaskan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST dengan menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan menjadi momentum penguatan langkah bersama pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bagi Pemkab Samosir, keikutsertaan Bupati Vandiko dalam penandatanganan tersebut menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.
Pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem yang mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan sejak awal.
Karena itu, penguatan pengawasan internal, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah.
“Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby.
Menurut Bobby, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengantisipasi potensi terjadinya korupsi.
“Bersama para kepala daerah dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kembali untuk terus meningkatkan integeritas,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, APIP harus memiliki posisi yang kuat sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan menjadi sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN).
“Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi tidak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres,” kata Johanis.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya kualitas APIP dalam mendeteksi potensi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila terdapat penyimpangan, APIP dapat melakukan tindak lanjut terlebih dahulu sebelum persoalan tersebut masuk ke ranah aparat penegak hukum (APH).
“Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda jadi bukan yang harus dihindari,” kata Akhmad.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem pemerintahan, pengawasan internal dan peningkatan integritas aparatur.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Inspektur Manthun Sinaga, Kepala Baperida Rajoki Simarmata, Plt Kadispora Dumocsh Pandiangan, Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea dan Sekretaris Dewan Rikky Rumapea.(Samsir Sitanggang)
