DAIRI | deliksumut.com — Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Dairi telah mencapai 97,86 persen per 1 Agustus 2026. Meski demikian, masih terdapat sekitar 2.270 jiwa yang menjadi gap proyeksi kepesertaan hingga akhir 2026.
Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabanjahe, dr. Kiki Christmar Marbun, MPH, AAK, bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sidikalang, Melpa Jesika Sitanggang, saat bertemu Bupati Dairi Vickner Sinaga di Pendopo Bupati Dairi, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan menyebut telah terjadi penambahan sebanyak 2.670 jiwa pada awal September 2026. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menutup gap proyeksi kepesertaan hingga akhir tahun.
Kondisi itu menjadi catatan penting karena capaian cakupan yang sudah mendekati 100 persen masih menyisakan warga yang belum terlindungi dalam program JKN.
Kiki mengatakan BPJS Kesehatan berencana turun langsung ke masyarakat untuk mendorong warga yang belum terdaftar agar menjadi peserta. Namun, langkah tersebut membutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten Dairi, terutama dalam melakukan sosialisasi.
“Kami bermaksud untuk turun, namun kami meminta bantuan dari Pemkab Dairi untuk mensosialisasikan terlebih dahulu agar warga kita ikut serta bergabung dalam BPJS,” ujarnya.
Bukan Sekadar Mengejar Angka
Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai pelayanan kesehatan di Kabupaten Dairi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Beberapa kebutuhan yang masih harus diperkuat antara lain dokter gigi spesialis, dokter spesialis urologi, serta dokter umum di sejumlah Puskesmas.
Artinya, tantangan pelayanan kesehatan di Dairi tidak berhenti pada bagaimana meningkatkan jumlah peserta JKN. Cakupan kepesertaan yang tinggi perlu diikuti kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan agar masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Bupati Dairi Vickner Sinaga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dairi dr. Henry Manik dan Direktur Utama RSUD Sidikalang dr. Benny Purba menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan BPJS Kesehatan tersebut.
Vickner mengatakan Pemkab Dairi tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat SDM kesehatan.
Salah satunya dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis gigi dan ditargetkan dapat kembali bergabung pada awal tahun depan.
Pemkab Dairi juga merencanakan penambahan empat mesin hemodialisa yang ditargetkan dapat mulai beroperasi pada akhir tahun ini.
“Kita juga terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan USU, untuk menghadirkan dokter spesialis urologi,” kata Vickner.
Infrastruktur Dibenahi, Layanan Harus Mengikuti
Di sisi lain, pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan juga terus dilakukan, khususnya di RSUD Sidikalang.
Vickner menyebut infrastruktur rumah sakit telah diperbaiki, meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang akan diselesaikan.
Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan peningkatan kepesertaan JKN berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pelayanan. Sebab, semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta JKN, semakin besar pula tuntutan terhadap kesiapan layanan kesehatan di daerah.
Vickner menegaskan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka target.
Menurutnya, diperlukan terobosan agar kepesertaan JKN benar-benar memberikan dampak nyata terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Peningkatan cakupan tidak semata-mata mengejar angka target, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan cakupan yang telah mencapai 97,86 persen, pekerjaan berikutnya bagi Pemkab Dairi dan BPJS Kesehatan bukan hanya menutup gap 2.270 jiwa, tetapi memastikan warga yang telah terdaftar mendapatkan pelayanan yang mudah diakses, didukung SDM yang memadai serta fasilitas kesehatan yang siap memberikan layanan.(Samsir Sitanggang)
