SIMANINDO, deliksumut.com -Proyek Penataan Permukiman Huta Lumban Dolok, Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, senilai Rp 387.880.200,- dari APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026, menuai sejumlah pertanyaan setelah ditemukan kondisi pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan kualitas pembangunan yang diharapkan.
Pantauan langsung wartawan deliksumut.com di lokasi pada Sabtu (7/11/2026) menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari drainase lama yang terlihat hanya diperbaiki permukaannya, paving block yang mengalami keretakan, hingga puing pembongkaran gapura yang masih berserakan.
Fakta lain yang ditemukan di lokasi adalah papan informasi proyek yang tidak dipasang tegak sebagaimana mestinya.
Papan proyek tersebut justru ditemukan diletakkan begitu saja dan disandarkan di lantai makam. Padahal, papan proyek merupakan kewajiban yang harus dipasang tegak di lokasi pekerjaan, sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Berdasarkan papan proyek yang ditemukan tergeletak tersebut, tertera bahwa proyek dengan Nomor SPK 600/011/SPK/TATA/TKD/DISPERKIMTR/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 tersebut memiliki masa pelaksanaan 50 hari kalender, hingga 24 November 2026 sebagaimana yang tertulis di papan proyek.
Artinya, saat dipantau, pekerjaan telah berjalan sekitar 33 hari dan hanya menyisakan 17 hari menuju batas waktu tersebut. Namun, di lokasi tidak terlihat aktivitas pekerja. Yang tampak justru galian terbuka, material berserakan, dan sejumlah pekerjaan yang belum menunjukkan penyelesaian secara maksimal.
*Drainase: Bangunan Baru, Rehabilitasi, atau Hanya Perbaikan Permukaan?*
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah kondisi drainase. Secara visual, dinding saluran masih memperlihatkan karakteristik bangunan lama, tampak kusam, berlumut, dan mengalami keretakan. Pada bagian tertentu terlihat plesteran semen baru yang ditempelkan di atas permukaan lama, bahkan sudah mengalami keretakan dan pengelupasan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah item drainase dalam kontrak merupakan pembangunan baru, rehabilitasi, atau hanya pekerjaan perbaikan permukaan?
Sebab, masing-masing pekerjaan memiliki volume, spesifikasi teknis, dan nilai anggaran yang berbeda. Jika pekerjaan yang dianggarkan sebagai pembangunan baru ternyata hanya berupa perbaikan permukaan, maka kesesuaian antara RAB dan realisasi fisik perlu dijelaskan secara terbuka.
*Paving Block Retak dan Menganga, Volumenya Berapa?*
Temuan berikutnya terlihat pada pemasangan paving block. Di bagian pinggir jalan, tepat pada pertemuan dengan dinding drainase, ditemukan retakan memanjang dan celah yang memperlihatkan tanah serta rongga di bawah permukaan.
Plesteran semen di bagian tersebut juga tampak pecah dan terkelupas.
Pertanyaannya, berapa volume paving block yang tercantum dalam kontrak dan bagaimana pengukuran pembayaran dilakukan? Apakah bagian yang mengalami kerusakan tetap diperhitungkan sebagai pekerjaan yang telah memenuhi spesifikasi?
Hal ini perlu dijelaskan oleh PPK dan konsultan pengawas agar masyarakat mengetahui kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi anggaran.
Pada item pembongkaran gapura Huta Lumban Dolok, wartawan juga menemukan puing-puing bekas pembongkaran masih berserakan di sekitar lokasi.
Belum terlihat aktivitas pengangkutan puing saat pemantauan dilakukan. Karena itu, perlu dijelaskan apakah pengangkutan material bekas bongkaran termasuk dalam item kontrak atau tidak.
Selain persoalan teknis, masyarakat juga patut memperoleh penjelasan mengenai proses komunikasi dan persetujuan terkait pembongkaran gapura yang merupakan bagian dari identitas Huta (perkampungan).
Apakah pembongkaran tersebut telah melalui musyawarah dengan masyarakat pemilik Huta Lumban Dolok, atau merupakan keputusan sepihak?
Atas temuan tersebut, deliksumut.com meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir membuka Rincian Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta volume setiap item pekerjaan kepada publik.
Dokumen tersebut penting untuk membandingkan pekerjaan yang direncanakan dengan kondisi fisik sebenarnya, sehingga penggunaan anggaran Rp 387.880.200,- dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Saat melakukan pemantauan pada Sabtu (7/11/2026), wartawan tidak menemukan pekerja maupun pelaksana yang dapat dimintai keterangan langsung di lokasi.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak yang diketahui sebagai pelaksana proyek pada Minggu (8/11/2026) juga belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Sementara itu, konfirmasi kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Samosir, Golfried Harianja, terkait persoalan teknis proyek masih terkendala karena nomor WhatsApp wartawan masih diblokir setelah pemberitaan sebelumnya mengenai program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beberapa bulan lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas terkait, PPK, konsultan pengawas, maupun pelaksana proyek mengenai dugaan ketidaksesuaian kondisi fisik dengan volume dan anggaran dalam kontrak.
Deliksumut.com menegaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil pengamatan visual dan bukan kesimpulan adanya penyimpangan anggaran. Karena itu, klarifikasi dan pemeriksaan dokumen teknis diperlukan untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi pihak terkait secara berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Samsir Sitanggang)
