SIMANINDO | deliksumut.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang (Perkimtaru) Kabupaten Samosir, Golfried Harianja, bersama pihak pemborong terkesan Arogan saat dimintai klarifikasi resmi terkait dugaan kejanggalan Proyek Penataan Permukiman Huta Lumban Dolok senilai Rp387.880.200, Senin (9/11/2026).
Saat ditemui wartawan di lokasi bersama pelaksana pekerjaan, Golfried justru mengajak berdebat dan meminta wartawan menunjukkan bagian pekerjaan yang dianggap salah. Sembari mengarahkan tangannya ke wartawan, ia meminta agar jika ada kesalahan dapat dipertanggung jawabkan oleh wartawan.
Padahal, pemberitaan deliksumut.com sebelumnya tidak pernah menyimpulkan adanya kesalahan pekerjaan maupun penyimpangan anggaran. Berita tersebut hanya menyampaikan hasil pantauan visual di lokasi pada Sabtu (7/11/2026), disertai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan pihak terkait.
Sebelum Golfried dan rombongan tiba, wartawan yang lebih dahulu berada di lokasi melihat sejumlah pekerja sedang memasang paving block di atas lapisan pasir dan tanah urugan dijalan menuju huta Lumban dolok. Tidak terlihat mesin pemadat di sekitar lokasi, sementara kelengkapan alat pelindung diri (APD) para pekerja juga terlihat belum memadai.
Adapun kondisi yang sebelumnya menjadi sorotan meliputi dinding drainase yang secara visual masih memperlihatkan karakteristik bangunan lama dengan tambahan plesteran baru, paving block yang retak dan menganga, papan informasi proyek yang tergeletak di dekat makam, serta puing pembongkaran gapura yang masih berserakan.
Saat kembali dipantau pada Senin (9/11/2026), paving block yang sebelumnya terlihat retak telah diplester. Pihak pemborong menyebut pekerjaan tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Sementara papan informasi proyek yang sebelumnya tergeletak di lantai makam juga sudah tampak berdiri.
Ketika ditanya apakah drainase lama merupakan bagian dari pekerjaan proyek penataan, pihak pemborong menyatakan bahwa drainase tidak termasuk dalam item pekerjaan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian pekerjaan yang sebenarnya tercantum dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan nilai proyek Rp387.880.200, berapa item pekerjaan yang dilaksanakan, berapa volume masing-masing item, serta bagaimana kesesuaiannya dengan kondisi fisik di lapangan?
Secara khusus, perlu dijelaskan berapa luas pemasangan paving block, ketebalan paving yang digunakan, volume tanah urugan, ketebalan lapisan pondasi dan pasir alas (bedding sand), serta panjang pemasangan kanstin sebagai pengunci tepi paving.
Begitu juga dengan proses pemadatan dan kemiringan permukaan paving agar aliran air menuju saluran drainase berjalan baik. Tidak terlihatnya mesin pemadat saat pemantauan belum serta-merta membuktikan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, tetapi metode pemadatan yang digunakan tetap perlu dijelaskan oleh pelaksana dan pengawas.
Selain itu, perlu dipastikan apakah pekerjaan drainase memang tidak tercantum dalam kontrak, bagaimana perhitungan volume pembongkaran gapura, serta apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan volume yang ditetapkan.
Saat wartawan mempertanyakan apakah dalam pemberitaan sebelumnya terdapat pernyataan yang menyebut pekerjaan tersebut salah, Golfried mengaku belum membaca berita dimaksud dan hanya mendengar kabar bahwa pemberitaan tersebut menyebut pekerjaan salah. Ia kemudian kembali meminta wartawan menunjukkan bagian pekerjaan yang dianggap keliru dengan nada tinggi terkesan arogan.
Usai perdebatan, wartawan meminta wawancara resmi untuk memperoleh klarifikasi dari Golfried selaku Kepala Dinas Perkimtaru. Namun, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
Ketika wartawan menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan tanggung jawab dinas dan PPK, Golfried menjawab, “Iya, tapi kan belum selesai, nanti aja itu,” ujarnya.
Jefri Butar-Butar, wartawan yang turut melakukan peliputan, mengalami tekanan saat menjalankan tugas jurnalistik. Sikap dan situasi tersebut menjadi perhatian karena wartawan memiliki tugas melakukan kontrol sosial, termasuk meminta penjelasan atas pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Konfirmasi bukanlah bentuk permusuhan ataupun tuduhan. Permintaan penjelasan mengenai item pekerjaan, volume, spesifikasi teknis dan progres fisik merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Publik tentu berharap proyek Penataan Permukiman Huta Lumban Dolok tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dikerjakan sesuai kontrak, volume, spesifikasi teknis dan ketentuan keselamatan kerja.
Sikap Kepala Dinas Perkimtaru dan pihak pemborong yang terkesan arogan dan mengajak berdebat seharusnya tidak terjadi dalam menanggapi konfirmasi wartawan.
Apalagi Kepala Dinas adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat dan diberi amanah untuk mengelola anggaran publik sebesar Rp387.880.200. Sebagai pejabat publik, ia memiliki kewajiban untuk bersikap terbuka, memberikan penjelasan secara santun, dan melayani permintaan informasi publik, bukan justru menantang dan menekan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Konfirmasi adalah bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan datang bukan untuk mencari musuh, melainkan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar dan berimbang, serta untuk memberikan ruang kepada pejabat terkait agar dapat menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.
Jika setiap konfirmasi dibalas dengan nada tinggi dan tantangan, maka yang dirugikan bukan hanya wartawan, tetapi juga publik yang berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Transparansi hanya bisa terwujud jika pejabat publik mau menjelaskan, bukan menghindar atau mengajak berdebat.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari Kepala Dinas Perkimtaru maupun pihak pelaksana mengenai rincian item dan volume pekerjaan masih diperlukan. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.
(Samsir Sitanggang)
