deliksumut.com | Samosir — Pemerintah Kabupaten Samosir di bawah kepemimpinan Bupati Vandiko Timotius Gultom melalui Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk terus menunjukkan komitmen membangun sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat demi percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir, khususnya di sektor pariwisata.
Salah satu langkah nyata terlihat saat Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk Didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Samosir, Tetty Naibaho menyerahkan proposal pengembangan daya tarik wisata (DTW) baru kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard di kawasan Batu Kursi Persidangan, Huta Siallagan, Kecamatan Simanindo, Jumat (08/05/2026).
Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyerahkan proposal pembangunan DTW baru yang telah dilengkapi Master Plan dan Detail Engineering Design (DED). Proposal itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menata destinasi wisata baru berbasis budaya, alam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun di tengah upaya aktif Pemerintah Kabupaten Samosir mencari dukungan pembangunan dari pusat, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian masyarakat, yakni sejauh mana fasilitas wisata yang telah dibangun sebelumnya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun ekonomi warga sekitar.
Di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir yang dipimpin Tetty Naibaho, sejumlah fasilitas wisata yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah bernilai miliaran rupiah dinilai belum memberikan dampak optimal.
Beberapa lokasi seperti DTW Pantai Pallombuan, kawasan wisata Lagundi, hingga fasilitas wisata di Aek Rangat disebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, puluhan gazebo yang dibangun di sejumlah desa juga terlihat kurang terawat dan belum mampu menjadi penunjang aktivitas wisata maupun sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi kritik yang membangun bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, agar pembangunan sektor wisata tidak hanya berfokus pada penambahan fasilitas baru, tetapi juga memastikan pengelolaan, perawatan, promosi, serta pemanfaatan aset wisata yang sudah ada berjalan efektif.
Pariwisata bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagaimana fasilitas yang dibangun mampu menghadirkan perputaran ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Dengan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata kelas dunia. Namun peluang tersebut perlu dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap aset wisata yang sudah dibangun agar tidak menjadi proyek yang hanya selesai secara fisik, tetapi minim manfaat jangka panjang.
Ke depan, masyarakat tentu berharap sinergi yang terus dibangun oleh Bupati Vandiko Timotius Gultom dan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk dengan pemerintah pusat dapat diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata di lapangan, sehingga pembangunan pariwisata benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Samosir.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetty Naibaho, awalnya menyatakan bersedia diwawancarai wartawan deliksumut.com melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (09/05/2026).
“Nanti sore di air mancur ya,” tulisnya singkat.
Wartawan deliksumut.com kemudian menunggu sejak sore hingga malam sekitar pukul 19.00 WIB di kawasan Air Mancur Waterfront City Pangururan. Namun Kadis Disbudpar tidak kunjung hadir.
Saat kembali dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kadis Disbudpar menjelaskan dirinya masih berada di kawasan Tuktuk, Kecamatan Simanindo.
“Saya masih di Tuktuk. Ada acara. Chat saja pertanyaannya ya. Nanti kurespon,” tulisnya kembali.
Wartawan deliksumut.com kemudian mengirimkan lima pertanyaan terkait kondisi fasilitas wisata yang dinilai belum optimal.
Pada pertanyaan pertama terkait alasan Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengusulkan pembangunan DTW baru sementara sejumlah fasilitas wisata lama yang dibangun dengan anggaran besar belum optimal, Kadis Disbudpar menjawab:
“Kabupaten Samosir sebagai destinasi wisata yg sedang diminati para wisatawan, pasti akan selalu berupaya menambah daya tarik wisata, agar para wisatawan punya pilihan yg banyak dan diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal di Samosir. Terkait fasilitas wisata yang sudah dibangun namun belum optimal dalam pengelolaannya, kami tetap berupaya mendatangkan pengusaha/investor yg dapat mengembangkan dan mengelola kawasan wisata dimaksud,” jelasnya.
Namun jawaban tersebut dinilai belum menjawab substansi pertanyaan mengenai evaluasi terhadap fasilitas wisata lama yang hingga kini belum berjalan optimal meski telah menghabiskan anggaran besar.
Pada pertanyaan kedua mengenai evaluasi terhadap proyek wisata yang minim pengunjung dan kurang terawat, Kadis Disbudpar menjelaskan:
“Pemkab Samosir melalui Disbudpar selalu melakukan evaluasi, merawat fasilitas di objek wisata walau dgn keterbatasan anggaran. Membangun pariwisata tidak hanya tugas pemerintah, maka bila berkenan Bapak/Saudara juga dapat mencoba mengelola objek2 wisata yg dianggap minim pengunjung atau barangkali ada kenalan yg berminat utk mengembangkannya dgn pola kerjasama pengelolaan yg telah diatur dalam Perda dan Perbub,” jelasnya.
Meski demikian, jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, termasuk capaian kunjungan wisata, kontribusi terhadap PAD, maupun penyebab pasti sejumlah fasilitas wisata belum berkembang.
Pada pertanyaan ketiga terkait bentuk tanggung jawab Dinas Pariwisata terhadap fasilitas wisata yang dinilai dibangun tanpa pengelolaan dan promosi maksimal, Kadis Disbudpar mengatakan:
“Tanggung jawab kami adalah mempromosikan, merawat dan mencari pengusaha yg berminat bekerjasama mengembangkan objek wisata yg telah dibangun fasilitasnya,” katanya.
Namun pernyataan itu kembali dinilai masih bersifat umum karena tidak disertai penjelasan langkah konkret promosi maupun hasil kerja sama yang sudah dicapai.
Sementara pada pertanyaan keempat terkait faktor utama penghambat pengelolaan fasilitas wisata seperti DTW Pallombuan, Lagundi, dan gazebo wisata desa, Kadis Disbudpar menjawab:
“Kita belum menemukan investor yg berminat dan serius, namun kami akan tetap berusaha mempromosikan dan mencari investor,” jelasnya.
Jawaban tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat mengenai kesiapan konsep pengelolaan sebelum fasilitas wisata dibangun menggunakan anggaran besar.
Sedangkan pada pertanyaan kelima terkait jaminan agar DTW baru yang diajukan kepada pemerintah pusat tidak bernasib sama menjadi proyek mahal yang minim manfaat, Kadis Disbudpar mengatakan:
“Pengelolaannya akan melibatkan pihak swasta dan masyarakat sekitar,” katanya.
Namun belum dijelaskan secara rinci mekanisme pengelolaan yang akan diterapkan maupun skema kerja sama yang dimaksud.
Kondisi ini memunculkan kritik publik bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan proyek baru, tetapi juga memastikan fasilitas wisata yang sudah dibangun benar-benar hidup, terawat, ramai dikunjungi wisatawan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
Dengan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Samosir mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset wisata yang sudah ada agar pembangunan pariwisata tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat Samosir.(Sam86)
